Hari Pelajar Internasional, SMI Cabang Ternate Desak Gratiskan Pendidikan dan Cabut UU Cipta Kerja

Aksi demonstrasi mengkampanyekan Hari Pelajar Internasional, depan kantor Walikota Ternate, Selasa (17/11/2020). FOTO: Darman/LPM Kultura

lpmkultura.com -- Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Ternate menggelar aksi memeringati Hari Pelajar Internasional, Selasa (17/11/2020) di Jalan Pahlawan Revolusi, depan kantor Walikota Ternate. Mereka meminta agar pendidikan digratiskan selama pandemi COVID-19 dan menyerukan perlawanan terhadap kapitalisasi pendidikan.

Aksi ini dimulai sekitar pukul 15.00 WIT dari pasar Higenis, Gamalama dan longmarch menuju Taman Nukila, Jalan Sultan M. Djabir Syah, Ternate Tengah. 

Kordinator Aksi Muhammad Rizki mengatakan tidak hanya persoalan pendidikan, yang tengah dihadapi saat ini juga lebih sulit yakni adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Produk UU yang memfasilitasi kepentingan oligarki ini didesak untuk dicabut. 

"Undang-undang ini adalah upaya mempermudah perizinan yang dianggap bertele-tele dan meyulitkan investor atau pengusaha besar, yang sebenarnya peroblem dari Investor enggan berinvestasi ke Indonesia adalah tingkat korupsi yang tinggi," ujar Muhammad Rizki.

Sebelumnya, kata Rizki, pemerintah di saat pandemi juga telah mengesahkan Undang-Undang Minerba serta menaikan Iuran BPJS, sehingga kita bisa melihat ambisi pemerintah tersebut mementingkan kaum pemodal atau investor ketimbang pemuda atau rakyat Indonesia.

Selain itu, menurut Rizki pemerintah juga melanggar aturannya sendiri terkait pembatasan atau pelarangan kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerumunan atau berkumpulnya banyak orang.

"Disituasi pandemi seperti ini pemerintah memutuskan bahwa pilkada tidak boleh ditunda, tapu pilkades boleh ditunda, ini kah aneh dan diskriminasi," pungkasnya.

"Seharusnya rakyat lebih bijak dan kritis melihat persoalan ini agar terkesan jangan hanya menjadi penonton karena walaupun pilkada ini jalan akan tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat," tandasnya.

Bagi dia, ini pelajaran yang diambil dari Pilpres 2019 yang mana Jokowi tidak mengikuti kemauan rakyat, malah rakyat yang datang menuntut dengan menggunakan aksi masa yang kemudian dibalas dengan tindakan premanisme atau pemukulan.

Situasi di daerah terkhusus Ternate, menurut Rizki, juga sama seperti di nasional, pemkot juga lebih mempercayai dan mendukung pemodal di bandingkan dengan rakyatnya sendiri.

"Terbukti pengeluaran kebijakan tentang reklamasi di dufa-dufa sampai salero serta dari kalumata sampai Gambesi dibagian selatan yang tidak melihat dampak negatif kepada maayarakat pesisir dan ekosistem di laut," ungkapnya.

"Tidak cukup dengan itu Pemkot Ternate juga mengizinkan perluasan Alfamidi, Indomart, dan juga dua sekawan yang hampir diseluruh kelurahan yang ada di Ternate tanpa memikirkan pedagang kecil," tandas Rizki.

Atas dampak itu, SMI menyerukan kepada kaum muda dan rakyat Indonesia di momentum hari pelajar Internasional ini dan juga mereka sebagai mahasiswa dan kaum muda serta rakyat Indonesia untuk tidak lagi menggantungkan nasib kepada partai-partai yang ada, melainkan harus membangun politik kita sendiri.

"Kita berhadapan langsung dengan partai yang ada saat ini, karena bagi kami jalan keluar menuju kesejahteraan  dan kedaulatan politik bisa dicapai dengan kekuatan politik rakyat yang dipelopori oleh kaum muda Indonesia," jelasnya.

Reporter: Darman
Editor: Ajun

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama